Jakarta, CNN Indonesia —
Ahli otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu memprediksi biaya logistik Berniat meningkat bila pemerintah jadi membatasi BBM Bantuan Pemerintah terutama jenis Biosolar.
“Pembatasan BBM Bantuan Pemerintah, terutama Solar, memerlukan banyak pertimbangan dan persiapan yang matang,” kata Ia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Yannes kebijakan ini Berniat memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi Bahkan pada Usaha di sektor transportasi dan logistik.
Menurut Yannes sektor itu Pada Sekarang Sebelumnya menghadapi kendala kondisi Harga Bahan Bakar Minyak nonsubsidi yang bisa naik dan turun kapan saja. Pembatasan Biosolar Diprediksi
Berniat Mengoptimalkan biaya operasional kendaraan, terutama bagi pengusaha yang menggunakan Kendaraan Pribadi ber-cc besar untuk keperluan sehari-hari.
Walau ada dampak yang Mungkin merugikan sebagian pihak, Yannes menjelaskan pembatasan ini merupakan langkah positif mencapai tujuan Indonesia ke Net Zero Emission (NZE).
Yannes Bahkan menyampaikan wanti-wanti jikalau aturan pembatasan diimplememtasikan berpotensi menimbulkan gejolak dan Ketidaksetujuan dari masyarakat. Hal ini dikatakan bisa besar terutama bila pemerintah tak Menyediakan informasi yang jelas kepada masyarakat.
Ia Bahkan menyoroti soal rencana pembatasan pembelian BBM Bantuan Pemerintah menggunakan QR Code yang ditunjukkan kepada petugas SPBU.
QR Code itu bisa didapat usai masyarakat mendaftar ke Pertamina. Dibutuhkan waktu paling lambat tujuh hari setelah pendaftaran untuk pihak Pertamina memverifikasi.
“Secara logis, penerapan pembatasan BBM Bantuan Pemerintah dengan menggunakan QR Code dan proses pendaftaran yang Kemungkinan memakan waktu dapat menimbulkan gejolak di masyarakat, terutama pada tahap awal implementasi kebijakan ini,” kata Ia.
Sejauh ini pemerintah terendus berencana ingin menerapkan pembatasan pembelian BBM Bantuan Pemerintah per 1 Oktober menurut pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Sosialisasi soal ini Berniat dilakukan mulai September.
(can/fea)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
