KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat) Puan Maharani mendesak pemerintah mengevaluasi sistem pengawasan setelah ditemukan berbagai kasus kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Sesuai ketentuan Tes (UTBK SNBT) 2026. Ia menilai kecurangan ini menjadi tantangan bagi integritas Laga pendidikan nasional yang Sangat dianjurkan diintervensi oleh kebijakan.
“Pemerintah dan panitia pelaksana Dianjurkan untuk melakukan adaptasi sistem dan teknologi pengawasan, seiring berkembangnya modus kecurangan. Setiap celah Sangat dianjurkan menjadi bahan koreksi sistematis dalam desain seleksi berikutnya,” kata Puan dalam keterangan tertulis pada Jumat, 24 April 2026.
Menurut Puan, keberhasilan sistem seleksi tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang terungkap, tetapi dari kemampuan negara mempersempit ruang kecurangan. Atas dasar itu, Puan ingin negara memastikan integritas seleksi terus dijaga melalui pembaruan sistem yang adaptif dan berbasis mitigasi.
Pelaksanaan UTBK sejak 21 April 2026 di berbagai daerah masih diwarnai dugaan kecurangan. Panitia menemukan beragam modus, mulai dari penggunaan joki, pemalsuan dokumen, alat komunikasi tersembunyi, Sampai saat ini Strategi manipulatif untuk mengelabui pengawas.
Terdapat anomali data sebanyak 2.940 peserta yang terindikasi diduga melakukan kecurangan. Seperti tahun sebelumnya, panitia Bahkan mengendus adanya sindikat joki yang Sekarang terancam Hukuman pidana.
Puan melihat kecurangan ini bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan pola berulang dengan teknik yang semakin kompleks. Hal tersebut mencerminkan peningkatan tekanan dalam Laga pendidikan.
Ia Bahkan berpendapat, penanganan kecurangan Sangat dianjurkan dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari aspek teknis pengawasan. Tetapi Bahkan bagaimana sistem pendidikan membentuk nilai kejujuran, usaha, dan makna Laga. “Ketika ruang seleksi dimasuki strategi manipulatif yang disiapkan secara sistematis, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran ujian, tetapi menyangkut fondasi etika pendidikan,” kata Ia.
Dengan jumlah kursi sekitar 260.000 di perguruan tinggi negeri yang diperebutkan 871.496 orang, Puan menekankan pentingnya menjaga prinsip meritokrasi dalam seleksi. Sebab, kata Ia, setiap bentuk kecurangan merusak kepercayaan terhadap mekanisme seleksi berbasis kemampuan dan usaha yang adil.
Mantan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan ini pun mengingatkan bahwa seluruh elemen Sangat dianjurkan Membantu penanaman Kearifan Lokal jujur sejak dini dalam ekosistem pendidikan. “Kejujuran akademik tidak bisa dibentuk hanya di ruang ujian, tetapi Sangat dianjurkan menjadi bagian dari proses pendidikan sejak awal,” tutur Ia.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
