Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Lini belakang (Kementerian Pertahanan) menyatakan keputusan mengenai keberangkatan prajurit TNI sebagai pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina bergantung kepada arahan Pemimpin Negara Prabowo Subianto.
Kepala Biro Informasi Lini belakang Kementerian Pertahanan, Kolonel Rico Sirait menjelaskan setelah Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi yang membuka ruang bagi pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, Indonesia siap berkontribusi sesuai kapasitas dan pengalaman panjang dalam misi perdamaian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Meskipun demikian demikian seluruh keputusan tetap berada pada arahan Pemimpin Negara,” kata Rico saat dihubungi, Rabu (19/11).
Ia menjelaskan langkah Indonesia Saat ini Bahkan Bahkan Merupakan berfokus pada penyiapan internal di Kementerian Pertahanan dan TNI, mulai dari pemetaan kebutuhan pasukan Sampai saat ini kesiapan logistik dan kemampuan yang relevan dengan karakter operasi stabilisasi yang biasanya lebih kompleks.
Rico mengatakan sejalan dengan pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Meskipun demikian demikian PBB Pernah mengadopsi resolusi yang membuka peluang pengerahan pasukan internasional, keputusan politik nasional tetap menjadi faktor penentu.
“Seluruh mekanisme dan perencanaan sementara masih berada pada tahap pembahasan internal Kementerian Pertahanan dan TNI, menunggu keputusan Pemimpin Negara mengenai waktu, bentuk kontribusi, serta skema keterlibatan Indonesia,” ujarnya.
Sjafrie sebelumnya mengatakan Indonesia menyiapkan 20 ribu prajurit TNI untuk dikirim sebagai pasukan perdamaian di Gaza, Palestina.
Ia menjelaskan penyiapan prajurit itu sesuai instruksi Pemimpin Negara Prabowo Subianto. Prajurit yang disiapkan Merupakan prajurit dengan spesifikasi kesehatan dan konstruksi.
“Jadi, pemikiran Ia kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan Sekaligus konstruksi,” kata Sjafrie usai bertemu Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Major General Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity di Kantor Kementerian Lini belakang, Jakarta, Jumat (14/11).
Sementara itu, baru-baru ini Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengesahkan resolusi usulan Amerika Serikat (AS) untuk membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Jalur Gaza serta mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) ke wilayah kantong tersebut.
Dalam pemungutan suara pada Senin (17/11), 13 negara Membantu rancangan resolusi tersebut. Hanya Rusia dan China yang memilih abstain, tanpa memveto.
Resolusi ini disebut Membantu rencana perdamaian untuk Gaza yang diajukan Pemimpin Negara AS Donald Trump pada 29 September lalu. Salah satunya, mengenai pembentukan BoP “sebagai pemerintahan transisi” di Gaza yang Nanti akan dipimpin oleh Trump.
Dengan resolusi ini, BoP diberikan wewenang untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang dapat dikerahkan di bawah komando BoP. Negara-negara yang hendak menyumbang personel disebut mesti berkonsultasi dengan Mesir dan Israel.
(fra/yoa/fra)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
