WAKIL Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Baleg Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai Indonesia Sebelumnya memasuki tahap darurat Penyuapan. Analisa itu Merujuk pada Trend Populer maraknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) karena dugaan Penyuapan.
“Saya kira Sebelumnya sampai pada tahap situasi darurat Penyuapan,” kata Doli dalam keterangan tertulis, Minggu, 5 Juli 2026.
Menurut Doli, para kepala daerah yang ditangkap itu tidak belajar dari kejadian OTT kepala daerah sebelumnya. Ia mempertanyakan rasa takut dan malu kepala daerah yang diduga melakukan Penyuapan. “Atau Sebelumnya kehilangan sensitivitas dan lupa Nanti akan tanggung jawab kepada rakyat?” kata Ia.
Doli menilai peristiwa itu merupakan masalah serius. Menurut Ia, Sebelumnya saatnya mengevaluasi total sistem rekrutmen dan pencalonan kepala daerah. “Evaluasi total sistem rekrutmen dan pencalonan Kepala Daerah dengan sangat sungguh-sungguh,” kata Ia.
Di sisi lain, menurut Doli, Trend Populer maraknya penangkapan kepala daerah tidak bisa dianggap indikator baik dalam pemberantasan Penyuapan. Bagi Ia, upaya pencegahan lebih baik dibanding dengan penindakan.
“Indikator keberhasilan pemberantasan Penyuapan jangan dilihat dari banyaknya pejabat yang ditangkap, tetapi justru tercapainya situasi zero corruption, tidak ada lagi pejabat yang Penyuapan,” kata Doli.
Doli mengajak mengevaluasi dan membangun ekosistem baru pemberantasan Penyuapan. Ekosistem tidak Cuma peguatan penegakan hukum, tapi dimulai dari koreksi terhadap berbagai regulasi. “Yang memungkinkan terciptanya peluang untuk terjadinya praktik Penyuapan,” kata Ia.
Bagi Doli, penting membangun sistem yang mendorong terbangunnya kesadaran hukum. Pun Kebiasaan anti Penyuapan pada masyarakat. “Saya kira kita tidak bisa main-main lagi. Ini Sebelumnya sangat sangat serius,” kata Ia.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat, Syah Afandin, di Sumut pada awal Juli 2026. Ia ditangkap atas dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyidik KPK Bahkan mengamankan 7 orang, termasuk penyelenggara negara dan pihak swasta di Kabupaten Langkat, Binjai, serta Medan. Dalam penangkapan tersebut, KPK menyita Sebanyaknya barang bukti berupa uang ratusan juta IDR serta puluhan kilogram logam platinum. Syah Afandin Pernah terjadi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Pilihan Editor: Bisakah Gaji Naik Mencegah Penyuapan Kepala Daerah
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
