Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas tengah menyusun Tips membendung Bencana Banjir honorer titipan dari kepala daerah dan anggota DPRD baru.
Anas mengatakan Kemenpan RB tengah menata tenaga non-ASN (non-ASN). Ia berharap 2024 ini semua honorer bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Tapi, ada masalah baru, jangan-jangan habis Pemilihan Kepala Daerah (2024) naik lagi honorer ini. Betul ndak? Habis Pemilihan Kepala Daerah ini, pejabat baru, pejabat politik baru nambah. Maka konsistensi (penataan honorer) menjadi penting, kita kunci di rancangan peraturan pemerintah (rpp),” katanya dalam SAKIP Award 2024, dikutip dari YouTube Kemenpan RB, Rabu (2/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kita kunci di situ (RPP Manajemen ASN). Baru saja kita siapkan bagaimana bupati-bupati yang baru Terfavorit sama pimpinan dewan yang baru Terfavorit, ini biasanya mengangkat honorer untuk kepentingan Ia. Kita atur ini, tapi sepanjang jabatan itu yang terbatas, apakah 2 orang-3 orang (honorer) nanti Berniat ada aturannya,” jelas Anas.
Di lain sisi, Anas mengkritik Sebanyaknya pemerintah daerah (pemda) yang tidak memanfaatkan kuota pengangkatan honorer menjadi PPPK. Ia menyebut padahal pemerintah Pernah menyiapkan sekitar 1,7 juta formasi PPPK di 2024 ini.
Anas mencatat formasi PPPK untuk tenaga honorer itu baru terserap 1,2 juta. Ia mengatakan ada beberapa kendala, terutama di Sebanyaknya pemda.
“Ada banyak kabupaten/kota tidak mengusulkan (PPPK) dengan berbagai keterbatasan, mulai keterbatasan anggaran maupun yang lain. Sehingga formasi yang kita siapkan tidak dimanfaatkan oleh pemda. Padahal, formasi yang kita siapkan cukup besar,” tuturnya.
Berniat tetapi, Anas menegaskan Indonesia bukan ‘Republik Honorer’. Kemenpan RB Bahkan Menyajikan formasi untuk para fresh graduate pada seleksi CASN 2024 yang Sebelumnya ditutup beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan pemerintah Menyajikan lowongan fresh graduate terbanyak Sampai sekarang 600 ribu formasi. Kendati, Anas mencatat hanya 249 ribu formasi yang dimanfaatkan.
“Memang kalau urusan pengadaan ASN itu tidak terlalu menarik, tapi kalau pengadaan jembatan dan jalan kadang lebih menarik,” sindir Anas.
“Sebagian lagi (pemda) tidak usul karena belanjanya Pernah lebih dari maksimum 30 persen,” tutupnya.
(skt/agt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
