Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menindak perusahaan baja asal China yang menunggak Retribusi Negara. Padahal, pendapatan per tahunnya bisa mencapai Rp4 triliun.
Menurutnya, penindakan Berniat dilakukan dimulai dari ‘pembersihan’ unit pemungut keuangan Dengan kata lain Direktorat Jenderal Retribusi Negara (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
“Kita Berniat rapikan organisasi Retribusi Negara dan Bea Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Januari, Kamis (8/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya menjelaskan potensi Retribusi Negara dari perusahaan China tersebut sangat besar karena pendapatan yang Bahkan Unggul Sampai sekarang Rp4 triliun per tahun.
“Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, enggak bisa bahasa indonesia. Jual langsung ke klien cash basis, enggak bayar PPN,” tegasnya.
Penindakan pengemplang Retribusi Negara ini Berniat jadi fokusnya ke depan. Hal ini bahkan kembali disampaikan Kepala Negara Prabowo Subianto ketika retret awal tahun menteri kabinet, Selasa (6/1).
“Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Kepala Negara di Hambalang, Ia bilang apakah kita Berniat Ingin dikibulin terus oleh (orang) Retribusi Negara dan Bea Cukai. Itu pesan ke saya dari Kepala Negara, Sekalipun Ia nggak melihat ke saya, tapi deg kan ke sini,” jelasnya.
Terlebih lagi, Purbaya mengungkapkan Prabowo Bahkan menyoroti praktik pencantuman nilai barang di bawah harga aslinya (under invoicing) yang masih sering terjadi dan melibatkan pegawai DJBC. Kemudian, praktik penghindaran Retribusi Negara yang melibatkan pegawai DJP.
“Ada praktek under invoicing yang masih besar yang tidak terdeteksi di Retribusi Negara dan bea cukai,” pungkasnya.
(ldy/sfr)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
