Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah menilai insentif Pembelian Barang dari Luar Negeri Kendaraan Pribadi listrik Completely Build Up (CBU) tidak lagi diperlukan seiring masa berlaku kebijakan yang berakhir pada Desember 2025. Meski demikian, pemerintah sebetulnya masih Menyajikan dukungan fiskal yang diklaim signifikan terhadap perkembangan EV di Indonesia.
Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin memaparkan kebijakan yang dimaksud Merupakan Retribusi Negara Kendaraan Bermotor (PKB) EV nol persen, Retribusi Negara Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) nol persen, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) nol persen. Semua itu merupakan implementasi Peraturan Pemimpin Negara (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023.
“Insentif jadi masih ada, cukup besar, dan signifikan,” kata Rachmat dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) di Jakarta, pekan lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ada bea balik nama 0 persen dari 2022 sampai Hari Ini, ada PPnBM itu nol persen harusnya 15 persen. PKB nol persen Bahkan. Itu dari dulu sampai Hari Ini masih berlanjut. Jadi insentif yang kami berikan cukup banyak,” ucapnya menambahkan.
Ia Bahkan memastikan pemerintah tidak Berencana memperpanjang insentif Pembelian Barang dari Luar Negeri CBU, lantaran penyerapan pasar Kendaraan Pribadi listrik nasional Pernah terjadi tumbuh signifikan. Insentif Pembelian Barang dari Luar Negeri CBU Bahkan ditegaskan sejak awal bersifat sementara, hanya untuk merangsang pasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maka, insentif Pembelian Barang dari Luar Negeri CBU Kendaraan Pribadi berbasis baterai sebagai stimulus instan tak lagi dibutuhkan. Apalagi ia Menyajikan dampak nyata atas populasi Kendaraan Pribadi listrik yang melonjak signifikan imbas penerapan Perpres 79, di mana pada 2023 populasi EV hanya 17 ribuan unit, sedangkan 2025 tembus 103 ribuan unit.
Menilik data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), distribusi Kendaraan Pribadi listrik naik signifikan menembus angka 103.931 unit. Hasil ini membuat Kendaraan Pribadi listrik memberi kontribusi lebih dari 12 persen wholesales atau distribusi dari pabrik ke dealer secara nasional.
“Pasar yang dari 2023 itu 17 ribu menjadi 103 ribuan unit,” tuturnya.
Rachmat menambahkan meski Sebanyaknya bantuan pemerintah terkait Kendaraan Pribadi listrik Pernah terjadi berakhir, hal tersebut diyakini tidak memberi dampak pada iklim Penanaman Modal. Sebab, semua pabrikan otomotif yang masuk Tanah Air, terlebih mereka yang Pernah terjadi menikmati skema insentif Pembelian Barang dari Luar Negeri BEV, Harus melanjutkan komitmen untuk berinvestasi di Tanah Air.
Sebanyaknya pabrikan yang Pernah terjadi dan Berencana melanjutkan komitmen di antaranya Hyundai, Wuling, Chery, Neta, MG, Polytron, Geely, BYD, Vinfast, Volkswagen, Xpeng, Citroen, GWM, Sampai saat ini Maxus.
“Pada saat kami rancang program tersebut, mereka diwajibkan untuk berinvestasi di sini. Lalu pabrikan Bahkan yang tadinya cuma dua, Kemungkinan udah lebih dari 10,” kata Rachmat.
(ryh/mik)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
