Jakarta, CNN Indonesia —
Parlemen Korea Selatan menyatakan penetapan darurat militer yang diumumkan Kepala Negara Yoon Suk Yeol tidak sah.
Pernyataan itu dibacakan oleh ketua Majelis Nasional Woo Won-sik usai pemungutan suara di dewan.
“Kepala Negara Harus segera mencabut darurat militer setelah pemungutan suara oleh Majelis Nasional. Pada Saat ini Bahkan, deklarasi darurat militer tidak sah,” kata Woo Won-sik dikutip CNN, Selasa (3/12).
“Rakyat Harus Damai saja. Majelis Nasional Berencana membela demokrasi bersama rakyat,” imbuhnya.
Anggota parlemen yang berkumpul di Gedung Majelis Nasional dengan suara bulat memilih untuk memblokir keputusan darurat militer.
Dari 300 anggota Majelis Nasional Korea Selatan, sebanyak 190 orang yang hadir untuk Menyediakan suara dalam sesi darurat larut malam.
Pemungutan Suara mendadak pada tengah malam ini dilakukan beberapa saat setelah Kepala Negara Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer dalam pidato yang disiarkan televisi.
Kepala Negara Korea Selatan, Yoon Suk Yeol menetapkan darurat militer pada Selasa (3/12) waktu setempat dengan alasan untuk melindungi negara.
Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk melindungi negara dari “kekuatan komunis” di tengah pertikaian parlemen mengenai rancangan Undang-undang anggaran.
“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara. Dengan ini saya mengumumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip AFP.
“Tanpa memperhatikan mata pencaharian rakyat, partai oposisi Pernah melumpuhkan pemerintahan semata-mata demi pemakzulan, penyelidikan khusus, dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan,” tambahnya.
Kebijakan mengejutkan tersebut dilakukan saat Partai Kekuatan Rakyat pimpinan Yoon terus berselisih dengan Partai Demokrat, yang merupakan oposisi utama. Partai Demokrat Merupakan partai mayoritas di parlemen, dengan beranggotakan 300 orang.
Kedua pihak terus berseteru mengenai Rancangan Undang-undang anggaran tahun depan. Minggu lalu, anggota parlemen oposisi menyetujui rencana anggaran yang dikurangi secara signifikan melalui komite parlemen.
“Majelis Nasional kita Pernah menjadi surga bagi para penjahat, sarang kediktatoran legislatif yang berupaya melumpuhkan sistem peradilan dan administratif serta menumbangkan tatanan demokrasi liberal kita,” tuding Yoon.
Ia menuduh anggota parlemen oposisi memangkas semua anggaran utama yang penting bagi fungsi inti negara, seperti memerangi kejahatan Narkotika dan menjaga keamanan publik.
Pemerintahan Yoon menilai persetujuan ini mengubah negara menjadi surga Narkotika dan negara dengan kekacauan keamanan publik.
Yoon kemudian melabeli oposisi sebagai “kekuatan anti-negara yang berniat menggulingkan rezim” dan menyebut keputusannya “tak terelakkan”.
“Saya Berencana memulihkan negara ke keadaan normal dengan menyingkirkan kekuatan anti-negara sesegera Kemungkinan,” pungkasnya.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
