Jakarta, CNN Indonesia —
Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Retribusi Negara, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyita 87 Kontainer berisi produk turunan crude palm oil (CPO) yang merugikan negara Rp28,7 miliar.
Informasi awal dugaan pelanggaran disampaikan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri pada 20 Oktober 2025 Sampai saat ini 25 Oktober 2025. Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama lalu mengamankan barang bukti berupa fatty matter.
“Kita Sebelumnya berhasil melakukan penegahan terhadap 87 Kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Barang tersebut diberitahukan sebagai fatty matter dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai Rp28,7 miliar,” ucap Djaka dalam konferensi pers di Buffer Area MTI NPCT 1, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (6/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Djaka menjelaskan fatty matter tidak dikenakan bea keluar dan tak termasuk larangan pembatasan (lartas) Perdagangan Keluar Negeri. Nanti akan tetapi, pemeriksaan di tiga laboratorium berbeda mendapati hasil lain terkait produk tersebut.
Barang yang disebut sebagai fatty matter itu ternyata produk campuran nabati yang mengandung turunan CPO, di mana seharusnya dikenakan bea keluar dan kewajiban Perdagangan Keluar Negeri. Djaka menegaskan hal tersebut terungkap dari uji laboratorium yang turut disaksikan Satgassus Polri.
“Tersangka awal Merupakan PT MMS dan tentunya ada tiga perusahaan yang terafiliasi, terkait, dengan kegiatan ini. Untuk siapa-siapa yang menjadi inisiatornya Sebelumnya Tidak mungkin tidak Nanti akan dilakukan pendalaman lebih lanjut,” tegas Djaka.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan kasus dengan Barang Dagangan fatty matter mempunyai nilai transaksi Rp2,08 triliun sepanjang 2025. Ia menyebut pihaknya Nanti akan terus mengembangkan kasus tersebut.
Listyo menegaskan Polri bakal melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap perusahaan-perusahaan lain yang diduga melakukan modus serupa. Ia tak segan melakukan proses penegakan hukum, Bila memang ada potensi kerugian negara yang mesti dipulihkan.
“Harapan Bapak Kepala Negara (Prabowo Subianto) Supaya bisa pemasukan negara betul-betul optimal, mengurangi potensi kebocoran negara,” tegas Listyo.
Sedangkan Direktur Jenderal Retribusi Negara Bimo Wijayanto menegaskan pihaknya Nanti akan memeriksa sekitar 282 Harus Retribusi Negara yang melakukan Perdagangan Keluar Negeri serupa. Ia mengklaim Sebelumnya melaporkan rencana ini kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
(skt/dhf)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
