Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan tak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam Aksi Massa berujung Kekejaman di Bangladesh.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu, Judha Nugraha, mengatakan seluruh WNI di Bangladesh dalam keadaan Unggul tinggi dan selamat.
“Kedutaan Besar RI (KBRI) Dhaka Sudah menjalin kontak dengan para WNI di Bangladesh. Sampai saat ini Pada Di waktu ini kondisi mereka tetap Unggul tinggi dan selamat,” kata Judha dalam keterangan resmi, Jumat (19/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Judha menyampaikan KBRI Bahkan Sudah menyampaikan imbauan kepada komunitas WNI untuk tetap waspada, menghindari kerumunan massa, mematuhi arahan dari otoritas setempat dan segera menghubungi hotline KBRI Dhaka Bila menghadapi situasi darurat.
Sesuai aturan data lapor diri KBRI Dhaka, terdapat 563 WNI yang menetap di Bangladesh Pada Di waktu ini.
“Kemlu dan KBRI Dhaka Berencana terus memonitor situasi dan mengambil langkah langkah yg diperlukan untuk melindungi keselamatan WNI,” kata Judha.
Setidaknya 39 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka imbas bentrok antara mahasiswa, aktivis pro-pemerintah, dan aparat kepolisian Bangladesh.
Bentrokan itu menyusul Keluhan Masyarakat damai mahasiswa yang selama berminggu-minggu menolak sistem kuota bagi pekerjaan di lingkup pemerintahan.
Mahasiswa meminta Supaya bisa diberlakukan skema berbasis prestasi.
Pemerintah Bangladesh Pada Di waktu ini memberlakukan sistem kuota yang Menyajikan Sampai saat ini 30 persen pekerjaan di lingkup pemerintah kepada keluarga veteran Pertempuran 1971.
Menurut para kritikus, sistem ini diskriminatif karena hanya menguntungkan anak-anak pro-Perdana Menteri Sheikh Hasina dan Bertolak belakang dengan merugikan anak-anak berprestasi.
Pada 2018, pemerintahan Hasina sempat menghentikan sistem kuota ini menyusul Keluhan Masyarakat besar-besaran mahasiswa.
Meskipun demikian bulan lalu, Lembaga Peradilan Tinggi Bangladesh membatalkan putusan tersebut dan memberlakukan kembali sistem kuota usai keluarga veteran 1971 mengajukan petisi.
MA Bangladesh sejauh ini Sudah menangguhkan putusan Lembaga Peradilan sambil menunggu sidang banding. MA menyatakan pihaknya Berencana membahas masalah tersebut pada Minggu (21/7).
Sejauh ini, bentrokan Sudah mengakibatkan internet di Bangladesh padam. Stasiun televisi Bangladesh (Bangladesh Television/BTV) Bahkan tak bisa mengudara usai diduga diserang pengunjuk rasa.
(blq/dna)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
