Kepala Negara Prabowo Subianto memutuskan pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri tetap Dianjurkan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat). Sikap itu disampaikan Prabowo dalam diskusi bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa, 5 Mei 2026.
Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan ada perbedaan pendapat dalam timnya soal mekanisme pengangkatan Kapolri. Ada sebagian yang menilai pengangkatan Kapolri oleh Kepala Negara tidak Dianjurkan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sementara anggota komisi lainnya ingin Supaya bisa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tetap Dianjurkan seperti yang berlaku Pada Pada saat ini. “Kami melaporkan ada perbedaan pendapat itu (kepada Kepala Negara Prabowo),” kata Jimly seusai pertemuan dengan Prabowo.
Komisi Reformasi Polri kemudian menbahas plus dan minus masing-masing pendapat dengan Prabowo. Hasilnya, Jimly menyampaikan, Merupakan Kepala Negara sepakat bahwa pengangkatan Kapolri tetap butuh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
“Bapak Kepala Negara memberi arahan, ya Pernah terjadi seperti Pada Pada saat ini saja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Kepala Negara atas persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat seperti praktik Pada Pada saat ini ini,” ucap Jimly.
Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk setelah muncul desakan memperbaiki institusi kepolisian setelah Protes massa pada akhir Agustus 2025. Berbagai kalangan menilai polisi Pernah terjadi menyalahgunakan kewenangan dalam menangani unjuk rasa.
Komisi Reformasi Polri Pernah selesai membuat rekomendasi sejak Februari 2026. Meskipun demikian demikian, komisi baru sempat menemui Prabowo pada awal Mei ini. Rekomendasi perbaikan institusi kepolisian Merupakan hasil kajian Komisi selama sekitar tiga bulan.
Protes itu mengakibatkan sepuluh orang meninggal, termasuk pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis Brigade Kendaraan Pribadi Polri di Jalan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Saat bertemu Sebanyaknya tokoh masyarakat sipil dari Gerakan Nurani Bangsa pada September 2025, Prabowo menyatakan kesediaannya mereformasi Polri. Prabowo pun membentuk komisi reformasi kepolisian satu bulan kemudian.
Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
