Polisi Imbau Leasing Evaluasi SOP Penarikan Kendaraan Debt Collector

Jakarta, CNN Indonesia —

Polda Metro Jaya mengatakan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) penarikan kendaraan oleh penagih utang (debt collector) menyusul banyaknya aksi Kekejaman termasuk yang terbaru pengeroyokan dan kericuhan yang menewaskan dua orang di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto menjelaskan insiden di Kalibata pada Kamis (11/12) malam itu dimulai saat penarikan Kendaraan Bermotor Roda Dua di jalan. Kejadian ini menyulut cekcok lantaran anggota Polri yang ada di Tempat tidak terima atas tindakan pencabutan kunci Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Dua orang debt collector, MET dan NAT, dikeroyok Sampai saat ini meninggal.

Budi menilai peristiwa itu jadi bahan evaluasi bagi perusahaan pembiayaan (leasing) dalam penerapan penagihan kredit.

“Dengan adanya peristiwa ini menjadi evaluasi bagi seluruh pembiayaan ‘leasing-leasing’ untuk bisa mengatur regulasi yang tepat,” kata Budi di Jakarta, Sabtu (13/12).

Budi bilang penagihan kredit kendaraan seharusnya dilakukan memakai jalur administratif. Andai kredit bermasalah dalam kondisi objek jaminan fidusia terdaftar, leasing dikatakan semestinya memanggil debitur atau membahas penyelesaian di kantor, bukan melakukan penghentian paksa di jalan.

Terlebih lagi disebut pihak ketiga atau siapa pun yang mendapat surat perintah kerja mengimbau debitur melunasi atau membahas secara administrasi di kantor.

“Bukan mengambil atau memberhentikan secara paksa customer yang ada di jalanan,” ucap Ia.

Tindakan menghentikan kendaraan, memaksa pengendara turun Sampai saat ini merampas Kendaraan Bermotor Roda Dua di jalan bukan prosedur yang dibenarkan. Praktik ini, kata Budi, kerap terjadi karena penugasan penagihan tidak Setiap Saat disertai surat perintah kerja (SPK) yang jelas.

Polda Metro Jaya mengimbau perusahaan leasing mengevaluasi menyeluruh sistem penagihan kredit, termasuk memastikan petugas lapangan memiliki legalitas, pemahaman hukum serta prosedur yang jelas.

Budi Bahkan mengimbau masyarakat tak takut melapor bila mengalami penagihan paksa, caranya bisa menghubungi layanan kepolisian 110.

“Manakala kendaraan diberhentikan secara paksa, silakan melaporkan ke layanan Kepolisian 110,” kata Budi.

(fea)