Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengungkapkan PP Muhammadiyah Sudah setuju menerima izin tambang dari pemerintah.
Ia mengatakan keputusan ini Pernah dilakukan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah yang digelar sekitar pertengahan bulan Juli ini.
“Ya, yang jelas itu melalui pleno. Nah pleno Pernah memutuskan setuju, Bismillah, Muhammadiyah Akan segera mengambil lahan dengan syarat-syarat ABCD yang Pernah saya sampaikan,” kata Azrul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/7) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jadi di Muhammadiyah itu berlaku asas kolektif kolegial. Meskipun demikian demikian ada yang tidak setuju, kalau Pernah diputuskan bersama-sama ya Harus setuju. Atau Tidak seperti, kalau diputuskan tidak setuju, ya Harus semuanya tidak setuju,” tambahnya.
Azrul menjelaskan Muhammadiyah dalam posisi ditawarkan untuk mendapatkan hak izin tambang oleh pemerintah. Ia menilai pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri terkait ini, semisal Muhammadiyah dianggap berjasa dan berkontribusi besar kepada negara selama ini.
Meski begitu, ia mengatakan awalnya Muhammadiyah masih mengkaji hal ini ketika wacana ini mulai bergulir ke publik. Azrul mengatakan Muhammadiyah Pernah melakukan kajian secara mendalam, baik dari sisi ekonomi, Usaha, aspek sosial, Kearifan Lokal, hukum, dan HAM dan lingkungan selama tiga bila terakhir ini.
“Praktisi, Ilmuwan tambang, praktisi tambang, ahli hukum, ahli lingkungan, dan lain-lain. Nah dari kajian-kajian yang mendalam yang kita lakukan, tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Akhirnya Muhammadiyah memutuskan atau memberi isarat lah Akan segera mengambil tambang,” kata Ia.
Azrul beralasan Muhammadiyah menerima tambang lantaran Di waktu ini Indonesia masih belum bisa melakukan transisi energi. Ia menilai Manakala manusia meninggalkan ketergantungannya pada batu bara, maka dunia Akan segera gelap gulita.
Karena itu, ia mengatakan Muhammadiyah Akan segera merencanakan, dan memulai proses transisi energi ke depannya seiring proses tambang.
“Saya selaku Ketua Majlis Lingkungan, Pernah merencanakan itu, bagaimana ke depan transisi energi ini Harus kita lakukan,” kata Ia.
Azrul mengungkapkan alasan lain, Muhammadiyah ingin Menyajikan contoh baik Manakala mengelola tambang nantinya. Ia tak ingin nantinya Akan segera muncul tambang-tambang liar dan melakukan pertambangan secara sembrono yang meninggalkan masalah.
Ia mengatakan Muhammadiyah Akan segera menambang dengan program ‘tambang hijau’. Salah satu caranya dengan melakukan restrukturisasi lahan seperti sedia kala Manakala Pernah selesai proses pertambangan.
“Termasuk nanti pasca tambang. (Kita Akan segera kembalikan lagi. Masyarakat yang ada di sana Harus kita berdayakan. Muhammadiyah Akan segera mengambil pera Menyajikan contoh-contoh yang baik. Yang Menyajikan edukasi kepada teman-teman yang Pernah bergerak di bidang pertambangan,” kata Ia.
Pemerintah sebelumnya Menyajikan kesempatan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara
(rzr/sfr)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
