Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menanggapi tudingan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang menyebut pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Tol Bocimi) sebagai Dalang pendangkalan Danau Lido.
Dody menegaskan proyek tol tersebut dibangun melalui kajian lingkungan yang ketat dan memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Sebetulnya saya enggak terlalu paham kasusnya apa, ya. Bukankah yang angkat Di masa lampau Kementerian Lingkungan Hidup? Karena kan, kalau saya baca di media, disebutkan enggak ada AMDAL-nya. Jadi bangunan yang ada di situ tidak ada AMDAL-nya. Saya enggak tahu, ya. Saya cuma baca di media. Pastinya saya enggak tahu,” ujar Dody dalam konferensi pers di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai tudingan yang mengaitkan pendangkalan Danau Lido dengan pembangunan Tol Bocimi tidak tepat. Menurutnya, setiap proyek jalan tol Niscaya memiliki AMDAL sebagai persyaratan mutlak yang Harus dipenuhi sebelum pembangunan dimulai.
“Kalau itu dikaitkan dengan Tol Bocimi, menurut saya ya enggak pas Bahkan. Karena kan, pada saat kita bikin tol, Niscaya ada AMDAL-nya. Niscaya itu, enggak Mungkin enggak lah. Karena kalau enggak ada AMDAL-nya, enggak ada BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol). Itu persyaratan kontrak BPJT. Itu mutlak, tuh,” tegasnya.
Dody Bahkan menekankan pelanggaran terhadap prosedur AMDAL dalam proyek tol berisiko hukum yang serius.
“Kalau enggak ada AMDAL-nya, bisa masuk penjara yang ngesahin itu. Saya yakin sih, enggak ada yang berani, tuh. Karena itu mutlak,” tambahnya.
Terkait upaya penanganan pendangkalan Danau Lido, Dody menyebut pihaknya masih Sangat dianjurkan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk mengukur sejauh mana dampaknya.
Ia menjelaskan Kementerian PU Pernah menetapkan garis sempadan, yang bisa menjadi acuan dalam menilai tingkat kerusakan di kawasan tersebut.
“Kita mesti ngecek dulu, seberapa jauh kan pendangkalannya. Kan kita Pernah terjadi Sungguh-sungguh menerbitkan sempadan, tuh. Dari situ kita lihat seberapa parah, gitu,” jelasnya.
Dody Bahkan menyebut bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dapat diturunkan ke lapangan untuk mengevaluasi kondisi Danau Lido.
“Di Dirjen Sumber Daya Air itu kan Bahkan ada PPNS-nya. Nanti PPNS-nya kita Nanti akan turunkan, terjunin ke sana untuk ngecek seberapa parah ini kawasan itu nabrak sempadan kita, gitu ya. Tapi itu nanti lah. Belum lah, kayak gitu. Belum. Saya malah belum kepikiran ke arah sana, ya,” ujarnya.
Dody menegaskan Sekarang langkah konkret masih menunggu hasil evaluasi lebih lanjut dan mengacu pada penanganan yang Pernah terjadi dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Saya baca dari media, yang Pernah terjadi jalan kan Kementerian Lingkungan Hidup, ya. Saya detailnya enggak begitu paham,” pungkasnya.
Hary Tanoe menuding pembangunan Tol Bocimi sebagai Dalang utama pendangkalan Danau Lido.
Ia membantah proyek PT MNC Land Lido menjadi Dalang sedimentasi. Hary Tanoe menegaskan bahwa hal ini Sangat dianjurkan pembuktian lebih lanjut.
Ia menjelaskan setelah mengambil alih PT Lido Nirwana Parahyangan (LNP) dari Bakrie Group pada 2013, luas Danau Lido saat itu tercatat kurang dari 13 hektare (ha). Setelah dilakukan pengecekan dengan teknologi pemetaan terbaru, luas danau Sekarang justru bertambah menjadi 13,6 ha di tahun ini.
Menurutnya, pembangunan Tol Bocimi pada 2016-2017 berdampak pada aliran limbah yang terlihat dari citra Google Earth.
“Memang Di masa lampau ada tiga ruas, ruas pertama yang dibangun. Setelah dilihat dari Google Earth, ada memang aliran limbah. Kelihatan, nanti buktinya semua ada,” jelas Hary Tanoe dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat RI, Selasa (18/2).
(agt/del)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
