Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memamparkan rancangan struktur kementeriannya.
Ia mengatakan sejauh ini direncanakan Akan segera ada empat direktorat jenderal (ditjen), Disebut juga Ditjen Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembiayaan dan Pembinaan Usaha Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembangunan Perumahan, dan Ditjen Rumah Swadaya.
“Jadi enggak usah Berlebihan lagi lintas dirjen bolak balik, kita membuat yang sederhana,” katanya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PUPR, Senin (28/10).
Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia masih Wajib berdiskusi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini terkait struktur organisasi kementeriannya.
“Hari Kamis saya Akan segera diterima Menpan RB karena SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) ini Wajib ditandatangani oleh Kepala Negara (Prabowo Subianto),” katanya.
Maruarar Bahkan memaparkan kementeriannya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,078 triliun pada 2025. Padahal kementerian diminta membangun 3 juta rumah.
“Bayangkan ini anggaran kami Rp5 triliun di 2025, diminta bangun 3 juta rumah,” katanya.
“Kalau 2024 dikasih anggaranya Rp14 triliun, tapi yang terbangun 200 ribuan (rumah),” imbuhnya.
Ara memaparkan anggaran Rp5,08 triliun itu Akan segera digunakan untuk lima prioritas. Pertama, pembangunan rumah susun senilai Rp3,53 triliun di antaranya untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 240 unit, lanjutan pembangunan rusun ASN (ASN), dan Lini pertahanan keamanan (Hankam) sebanyak 2.820 unit.
Kemudian, pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rendah terdampak IKN sebanyak 44 unit, lanjutan pembangunan rumah susun Membantu daerah otonomi baru (DOB) sebanyak 460 unit, lanjutan pembangunan rumah susun direktif sebanyak 701 unit, serta lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Olahragawan Kemayoran sebanyak 10 tower.
Lalu, pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit.
Prioritas kedua Merupakan rumah swadaya senilai Rp0,747 triliun yang Akan segera digunakan untuk pembangunan rumah dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit.
Ketiga, rumah khusus senilai Rp0,105 triliun. Anggaran Akan segera digunakan untuk lanjutan pembangunan rumah khusus (rusus) untuk DOB sebanyak 50 unit, pembangunan rumah susun Suku Moi sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rusus pascabencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei sebanyak 100 unit (tahap I), pembangunan rusus pasca-bencana di Lebak sebanyak 94 unit.
Keempat, rumah umum dan komersial senilai Rp0,121 triliun yang digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh provinsi.
Kelima, dukungan manajemen dan teknis lainnya senilai Rp0,575 triliun untuk pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan. Lalu, gaji dan tunjangan, operasional kantor dan administrasi kesatkeran.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
