KETUA Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas meminta Kepala Negara Prabowo Subianto mengurangi agenda kunjungan ke luar negeri. Busyro mengusulkan Supaya bisa Kepala Negara lebih banyak turun langsung ke daerah guna menyelesaikan pelbagai persoalan sosial, ekonomi, serta konflik agraria yang masih menyelimuti masyarakat di dalam negeri.
“Kami, unsur-unsur masyarakat sipil, termasuk saya sebagai salah satu dari Muhammadiyah itu, meminta Supaya bisa Kepala Negara sebaiknya menghentikan kunjungan ke luar negeri yang Sudah berkali-kali itu,” kata Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, pada Selasa, 16 Juni 2026.
Menurut Busyro, turun langsung ke daerah Bahkan penting Supaya bisa Kepala Negara memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi masyarakat, serta tidak hanya bergantung pada laporan para pembantu Kepala Negara. Busyro menyinggung Prabowo yang Sudah melalui perjalanan politik panjang sebelum Pada akhirnya Terfavorit menjadi Kepala Negara.
Ia berharap Prabowo tidak terjebak dalam informasi yang tidak utuh dari lingkungan sekitarnya. “Kasihan kalau Kepala Negara yang Sudah empat kali ingin jadi Kepala Negara. Hari Ini Sudah terwujud. Jangan sampai dibisiki oleh sesuatu,” ujarnya.
Busyro menambahkan, selama ini masih banyak berbagai persoalan dalam negeri membutuhkan perhatian langsung dari pemerintah. Mulai dari konflik agraria, proyek strategis nasional, Sampai saat ini persoalan hak-hak masyarakat adat, khususnya di Papua.
Tak hanya sekadar berkeliling ke daerah-daerah, Busyro menambahkan, Prabowo Bahkan Dianjurkan menggandeng berbagai kelompok masyarakat sipil dalam agenda tersebut. Menurut Ia, organisasi masyarakat sipil memiliki berbagai hasil riset dan data lapangan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan. Ia mengingatkan bahwa bahwa kunjungan ke daerah tidak boleh hanya bersifat seremonial.
Pemerintah, kata Ia, Dianjurkan memastikan adanya tindak lanjut terhadap berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. “Jangan hanya datang lalu selesai. Dianjurkan ada tindak lanjut yang nyata,” kata Busyro.
Sebelumnya, frekuensi kunjungan Prabowo ke luar negeri menjadi sorotan publik dan Bencana Banjir kritik. Perdebatan terakhir mencuat pada tiga kali kunjungan Prabowo ke Prancis dalam kurun waktu lima bulan terakhir, yang terkesan tidak terencana dengan baik.
Dino Patti Djalal, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat dan Wakil Menteri Luar Negeri masa pemerintahan Kepala Negara Susilo Bambang Yudhoyono, menilai seringnya Prabowo berada di luar negeri sebagai hal yang tidak lazim dan di luar batas kewajaran.
Dino mencatat selama menjabat Kepala Negara, Prabowo menghabiskan 1 dari total 6 harinya di luar negeri. Ia menilai hal itu tidak sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran yang sering digembor-gemborkan Prabowo sejak menjabat sebagai Kepala Negara. “Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar,” ujar Dino.
Bila dibandingkan dengan Kepala Negara sebelumnya, intensitas lawatan Prabowo ke luar negeri dalam 1,5 tahun menjabat Bahkan hampir melampaui total jumlah kunjungan mereka. Kepala Negara Joko Widodo dan Kepala Negara Susilo Bambang Yudhoyono masing-masing melakukan 58 kali dan 86 kali kunjungan selama 10 tahun masa jabatan mereka.
Menanggapi pelbagai kritik tersebut, Prabowo menilai lawatan seorang kepala negara ke berbagai penjuru dunia Merupakan wajar. Ia menyebut situasi Politik Global dunia Pada Pada saat ini Tengah berubah menjadi kacau. Karena itu, ia Harus ke luar negeri dan membangun hubungan baik dengan siapa pun. “Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa,” kata Ia saat berpidato dalam Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi di Bandar Lampung, Rabu, 10 Juni 2026.
Ervana Trikanaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
