Jakarta, CNN Indonesia —
Kepala Negara Korea Selatan Yoon Suk Yeol Akan segera menyerahkan urusan negara ke partai imbas penetapan darurat militer sepihak pada 3 Desember lalu.
Partai berkuasa, People Power Party (PPP), mengatakan Yoon dibebastugaskan sampai sang Kepala Negara mengundurkan diri secara resmi.
Ketua PPP, Han Dong Hoon, menjamin Yoon Akan segera mengundurkan diri secara sukarela, mengutip pernyataan terakhir sang Kepala Negara pada Sabtu (7/12).
Dalam permintaan maaf publiknya itu, Yoon mengatakan menyerahkan segala urusan negara, termasuk nasib pemerintahannya, kepada partai berkuasa.
“Itu (pernyataan Yoon) berarti janji virtual untuk mengundurkan diri,” ucap Han seperti dikutip Korea Times.
“Untuk meminimalisir kebingungan, kami Akan segera mendorongnya mengundurkan diri. Sampai waktu pengunduran iri, Kepala Negara Akan segera dibebastugaskan dari tugas dan perdana menteri Akan segera berkonsultasi dengan partai untuk memastikan urusan negara tetap berjalan tanpa terganggu,” kata Han menambahkan.
Han Bahkan mengatakan Akan segera membicarakan nasib pemerintahan dengan blok oposisi di parlemen.
Keputusan ini diambil setelah Yoon lolos mosi pemakzulan di parlemen pada Sabtu.
105 dari 108 anggota PPP di parlemen memboikot mosi pemakzulan dengan walk out ruang rapat saat Pemungutan Suara.
Meski begitu, tak lama, Yoon ditetapkan menjadi tersangka oleh jaksa Korselatas tuduhan pengkhianatan terhadap negara dan penyalahgunaan kekuasaan.
Dengan ini, Yoon terancam penjara seumur hidup Sampai sekarang hukuman mati Bila dinyatakan bersalah.
Sementara itu, jaksa Bahkan Sudah lebih dulu menahan mantan Menteri Lini belakang Korsel Kim Yong-hyun atas tuduhan pengkhianatan pada Minggu pagi.
Ia ditangkap sekitar enam jam setelah secara sukarela hadir untuk pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pukul 01.30 dini hari. Setelah pemeriksaan awal, jaksa menempatkannya dalam tahanan, menyita ponselnya, serta menggeledah kediaman resmi dan kantor lamanya.
Kim Dituding sebagai otak di balik seluruh drama darurat militer sepihak yang diterapkan Kepala Negara ini.
Kim, yang merupakan orang dekat Yoon dan teman sekolahnya di SMA Chungam, diduga mengusulkan deklarasi hukum militer dan memainkan peran penting dalam merancang rencana tersebut bersama Kepala Negara.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
