Jakarta, CNN Indonesia —
Uni Eropa menjatuhkan denda sebesar 120 juta euro atau sekitar Rp2,3 triliun kepada platform X milik Elon Musk. Denda dijatuhkan karena platform media sosial itu dianggap melanggar aturan digital di Eropa.
Hukuman ini menjadi denda pertama terkait konten di bawah Undang-Undang Layanan Digital atau Digital Services Act (DSA).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komisi Eropa menyatakan X terbukti tidak mematuhi aturan transparansi, termasuk melalui ‘desain menipu’ pada tanda centang biru akun terverifikasi.
Menurut komisi, perubahan sistem centang biru sejak Musk mengambil alih X pada 2022 membuat siapa pun dapat membayar untuk mendapatkan lencana keaslian tanpa verifikasi yang memadai.
“Keputusan ini berkaitan dengan transparansi X dan tidak ada hubungannya dengan sensor,” ujar Komisioner Teknologi Uni Eropa, Henna Virkkunen, Jumat (5/12) melansir AFP.
Ini sekaligus menanggapi pernyataan Wakil Pemimpin Negara Amerika Serikat JD Vance yang sebelumnya menuduh Uni Eropa menyerang perusahaan AS.
Sebelum denda diumumkan, Vance memperingatkan bahwa Uni Eropa seharusnya Membantu kebebasan berpendapat, bukan menyerang perusahaan Amerika karena hal yang tidak masuk akal.
X menjadi sasaran investigasi formal pertama DSA pada Desember 2023 dan dinyatakan melanggar beberapa Syarat pada Juli 2024. Komisi menemukan bahwa sistem centang biru berpotensi menimbulkan penipuan, termasuk penyamaran identitas, serta manipulasi oleh Aktor atau Aktris berbahaya.
“Ini membahayakan pengguna terhadap penipuan, termasuk penipuan identitas, serta bentuk manipulasi lain yang dilakukan oleh pihak-pihak jahat,” kata komisi dalam sebuah pernyataan.
Komisi Bahkan menyimpulkan X tidak cukup transparan terkait iklan dan tidak Menyajikan akses memadai bagi peneliti terhadap data publik sebagaimana diwajibkan DSA. Sementara itu, penyelidikan atas penyebaran konten ilegal dan manipulasi informasi di platform tersebut masih berlangsung.
Menurut Uni Eropa, besaran denda diputuskan secara proporsional dengan pelanggaran yang ditemukan.
“Kami tidak di sini untuk Menyajikan denda tertinggi. Kami di sini untuk memastikan legislasi digital kami ditegakkan,” kata Virkkunen.
Beberapa pejabat Eropa menyambut keputusan tersebut sebagai sinyal bahwa aturan digital itu berlaku bagi semua perusahaan, terlepas dari asalnya.
Amerika Serikat sebelumnya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap regulasi teknologi Uni Eropa. Pemimpin Negara AS Donald Trump sebelumnya Bahkan mendorong Eropa untuk “meninggalkan fokus yang dianggap memberatkan industri”.
Pada waktu yang sama, Komisi Eropa Bahkan menyatakan Pernah terjadi menerima komitmen TikTok untuk mengatasi kekhawatiran terkait sistem periklanannya, meski platform tersebut masih berada dalam penyelidikan terkait isu lain di bawah DSA.
(dmi/dmi)
[Gambas:Video CNN]
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
