Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Zulfikar Arse Sadikin berharap pemerintah daerah bisa lebih efektif dan efisien dalam menyusun program dan kebijakan menyusul pemotongan dana tranafer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Arse meyakini banyak potensi yang bisa digali oleh pemerintah daerah untuk Mengoptimalkan pendapatan mereka. Menurut Arse, salah satu yang bisa dilakukan Merupakan dengan memperbaiki tata kelola.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pak Prabowo [Presiden Prabowo Subianto] kan Setiap Saat bilang begitu. Lalu belanja Bahkan sering bocor. Bagaimana itu tidak terjadi lagi,” kata Ia di kompleks parlemen, Kamis (9/10).
“Lalu kita Wajib Bahkan merasionalisasi, mengefektikan program dan kebijakan. Kebijakan dan program itu Sangat dianjurkan Sungguh-sungguh yang memang dibutuhkan betul oleh masyarakat yang prioritas,” imbuh Arse.
Politikus Partai Golkar itu menybut selama ini banyak program pemerintah daerah yang tak efektif dan hanya buang-buang anggaran. Misalnya, kata Ia, ada daerah yang mendirikan pagar di antara kantor pemda.
“Ngapain itu antar kantor di sela-selanya Sangat dianjurkan ada pagar. Kan nambah biaya Itu, berarti Wajib rasionalisasi Wajib efektifikasi,” kata Arse.
Selain menyusun kebijakan dan program yang efektif, Arse mengatakan ada banyak sumber pendapatan lain yang bisa dilakukan Pemda. Mulai dari optimalisasi BUMD Sampai sekarang kerja sama dengan swasta melalui public private partnership (PPP) atau Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS).
KPS Merupakan bentuk kerja sama antara sektor publik (pemerintah) dan swasta untuk Menyajikan layanan publik atau infrastruktur yang biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Jadi saya bilang kemarin itu masih banyak langkah yang bisa kita lakukan. Masih banyak jalan Ke arah Mekah dan dibalik kesulitan ada kemudahan. Tinggal pembacaan kepala daerah itu seperti apa terhadap daerahnya,” kata Arse.
Penurunan TKD di APBN 2026 memang menjadi sorotan. Pemerintah bahkan awalnya hanya menganggarkan Rp650 triliun atau lebih rendah 29 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp919 triliun.
Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menjabat sebagai menteri keuangan pada Senin (8/9) Kesimpulannya menambah Rp43 triliun dana TKD untuk tahun depan, Dikenal sebagai dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun.
(thr/dmi)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
