Jakarta, CNN Indonesia —
Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi didorong pemerintah untuk memiliki kadar sulfur yang lebih rendah Supaya bisa emisi gas buang dari kendaraan bermotor semakin bersih.
Kondisi ini berkenaan dengan BBM jenis Pertalite yang Pada Pada saat ini masih berspesifikasi Euro 2, dengan kadar sulfur tinggi, sehingga menyebabkan polusi udara.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal (Kemenko Marves) menjelaskan upaya tersebut dilakukan paralel, seiring dengan pembatasan BBM Bantuan Pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kita tidak ada rencana menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak Bantuan Pemerintah, yang ada kita ingin perbaiki kualitasnya,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin dalam diskusi di Kemenko Marves, Jakarta, Kamis (12/9).
Pada Pada saat ini BBM jenis Pertalite memiliki kandungan oktan 90 dengan sulfur 500 parts per million (ppm) atau masuk kriteria Euro 2.
Sedangkan menurut Permen LHK Nomor 20 Tahun 2017, BBM yang masuk dalam Euro 4 memiliki RON minimal 91, bebas timbal dan kandungan sulfurnya maksimum 50 ppm.
BBM jenis bensin Pertamina yang Sebelumnya mengantongi Euro 4 hanya pertamax turbo dan pertamax green 95. Sedangkan pertamax dan BBM Bantuan Pemerintah Pertalite masih berstandar Euro 2.
Lanjut Rachmat menjelaskan perbaikan sulfur ini mengharuskan pemerintah mengucurkan dana yang lebih. Lantaran tak ingin menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak Bantuan Pemerintah, pemerintah melakukan pengetatan distribusi Supaya bisa lebih tepat sasaran.
“Sehingga kita mengusulkan Pada saat yang sama supaya tidak ada beban ke masyarakat dan beban ke APBN relatif terukur Supaya bisa dilakukan penyaluran BBM Bantuan Pemerintah tepat,” ucap Rachmat.
Ia menjelaskan Pada Pada saat ini setidaknya ada enam kilang minyak Pertamina yang sanggup memproduksi BBM rendah sulfur.
Sembari menunggu Pertamina memproduksi BBM rendah sulfur, pemerintah melakukan pembatasan BBM Bantuan Pemerintah ini secara bertahap di beberapa wilayah.
Rachmat menargetkan implementasi BBM Bantuan Pemerintah rendah sulfur ini dilakukan secara menyeluruh pada akhir 2027 atau awal 2028.
“Kemungkinan direncanakan fully secara nasional (BBM rendah sulfur) di akhir 2027 atau awal 2028,” tuturnya.
Menyoal nama BBM Bantuan Pemerintah rendah sulfur yang tengah disiapkan itu, ia tak bisa memastikan apakah menggunakan nama baru atau menggunakan nama yang Sebelumnya ada.
“Saya enggak tahu namanya nanti (BBM rendah sulfur) apa. Pokoknya bensin kotor ini kita rencana hilangkan dan harganya sama (setelah diturunkan kadar sulfurnya),” kata Rachmat.
“Namanya apa, wallahu a’lam. Ingin dinamain pertamax, pertalite Bahkan, enggak tahu. Jadi, itu terserah Pertamina,” tutupnya.
Kandungan sulfur pada BBM yang dipasok Pertamina belakangan menjadi sorotan lantaran masih berspesifikasi Euro 2 atau bensin kotor.
Padahal seharusnya pemerintah menyuplai BBM bersih untuk menekan polusi udara di dalam negeri yaitu Euro 4.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia Budi Haryanto menjelaskan BBM jenis Euro 4 bisa menekan polusi udara 45-55 persen. Hal itu dinilai dari penurunan kandungan partikel udara PM2,5.
“Setiap peningkatan 10 kubik PM 2,5 maka berhubungan dengan peningkatan pneumonia. Kalau dibiarkan polusi udara meningkat tanpa ada upaya yang Unggul, kalau kita serang dulu kualitas bahan bakar jadi Euro 4 maka ketika diterapkan katakan 45-55 persen polusi udara tertangani,” kata Ia dalam webinar, Rabu (11/9).
Pneumonia, peradangan paru-paru karena infeksi di saluran pernapasan bawah, merupakan salah satu penyakit yang disebabkan polusi udara dan tergolong salah satu Dalang kematian terbesar di dunia.
Budi menilai Seandainya pemerintah segera memperbanyak pilihan jenis BBM Euro 4 maka polutan Nitrogen Oxide (NOx) dan PM2,5 menurun sehingga berpotensi menurunkan penyakit berkaitan polusi udara dan ujungnya mengurangi biaya masyarakat untuk Terapi.
(can/mik)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
