Ada Risiko Produksi Kendaraan Pribadi Hybrid Keluar RI Bila Tak Diguyur Insentif

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mendesak pemerintah bergerak Unggul merealisasikan insentif Retribusi Negara Kendaraan Pribadi hibrida di Tanah Air.

Menurut Nangoi desakan ini bukan tanpa sebab pihaknya khawatir iklim Penanaman Modal dari para pelaku industri otomotif terganggu Seandainya insentif Kendaraan Pribadi hybrid tak kunjung cair.

“Kalau kami lihat negara tetangga Menyediakan insentif untuk Kendaraan Pribadi hybrid. Kalau kami tidak berhati-hati, kami khawatir mereka bisa mengalihkan produksinya ke negara-negara tersebut,” ucap Nangoi di GIIAS 2024, ICE BSD, Kamis (18/7).

Nangoi mengatakan insentif Kendaraan Pribadi hybrid sangat diperlukan karena penjualannya di Indonesia terus berkembang.

Pernah terjadi banyak merek Kendaraan Pribadi yang sebagian besar berasal dari Jepang menjajakan produk hybrid di Indonesia. Produsen tersebut di antaranya Mitsubishi, Honda, Nissan, Wuling, Suzuki, Toyota, dan GWM.

“Insentif untuk Kendaraan Pribadi hybrid sangat diperlukan karena perkembangan Kendaraan Pribadi hybrid di Indonesia cukup pesat. Jadi kalau kami lihat 2022 sekitar 10 ribu Kendaraan Pribadi hybrid terjual, 2023 loncat lebih 55 ribu, dan kami perkirakan tahun ini Berniat di atas 70 ribu Kendaraan Pribadi hybrid,” ungkap Nangoi.

Nangoi optimistis kebijakan insentif Kendaraan Pribadi hybrid bakal segera direalisasikan oleh pemerintah.

“Dan hal itu Pernah terjadi ditanggapi secara positif oleh pak menteri Pernah terjadi dijajaki oleh pak menteri, kami tunggu hasilnya seperti apa,” kata Nangoi.

Secara terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan insentif Kendaraan Pribadi hybrid Di waktu ini Di waktu ini sedang dihitung untuk selanjutnya dapat diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan).

“Insentif setiap hari kami coba hitung, coba diskusikan dengan internal pemerintah, Berniat kami usulkan khususnya untuk hybrid kepada kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan,” ucap Agus.

(ryh/fea)