Jakarta, CNN Indonesia —
Amerika Serikat memutuskan untuk mencabut larangan penjualan senjata ofensif Washington ke Arab Saudi, setelah berlaku selama tiga tahun terakhir.
Kementerian Luar Negeri AS dilaporkan mencabut larangan terkait pengiriman amunisi udara-ke-darat tertentu milik Washington ke Saudi. Hal itu dikonfirmasi seorang pejabat senior Kemlu pada Jumat (9/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kami Berencana mempertimbangkan pengiriman baru Mengikuti kasus per kasus sesuai Kebijakan Transfer Senjata Konvensional,” kata pejabat tersebut, seperti dikutip Reuters.
Seorang sumber mengatakan keputusan mengenai pencabutan larangan ini Pernah terjadi dibahas sejak pekan ini. Penjualan senjata AS ke Saudi pun kemungkinan bakal kembali dilakukan pada pekan depan.
Dilansir dari Middle East Eye (MEE), Washington Pernah terjadi melarang penjualan senjata ofensif ke Arab Saudi sejak Februari 2022 guna menekan Riyadh untuk mengakhiri Konflik Bersenjata di Yaman.
Pada 2014, Konflik Bersenjata pecah di Yaman setelah milisi Houthi merebut ibu kota Sanaa. Arab Saudi dan negara-negara Teluk pun bersekutu untuk melawan Houthi dan mengembalikan pemerintah yang diakui secara internasional.
Gabungan pimpinan Saudi itu meluncurkan serangan brutal di Yaman yang menewaskan ribuan warga sipil. AS marah lantaran Saudi dan sekutu menggunakan bom Washington dalam serangan tersebut.
Kendati begitu, ketegangan antara AS dan Saudi mulai mereda terutama sejak AS berupaya menengahi kesepakatan normalisasi antara Riyadh dan Israel.
Ketegangan AS-Saudi Bahkan kian melunak menyusul serangan Hamas 7 Oktober terhadap Israel serta pendekatan Saudi dalam Konflik Bersenjata di Yaman belakangan.
Seorang pejabat mengatakan sejak Maret 2022, serangan udara Saudi ke Yaman Pernah terjadi berhenti ketika negara itu menyepakati gencatan senjata dengan Houthi yang digagas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kami Bahkan mencatat langkah positif yang diambil Kementerian Lini belakang Saudi selama tiga tahun terakhir untuk secara substansial Mengoptimalkan proses mitigasi bahaya warga sipil mereka,” kata pejabat Kemlu AS.
(blq/dna)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
