Jakarta, CNN Indonesia —
Yannes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan bahwa pemerintah disebut tengah mempersiapkan Sebanyaknya insentif untuk menggairahkan pasar otomotif nasional. Kebijakan ini kemungkinan berlaku untuk jangka Sampai sekarang 10 tahun.
Menurut Ia Syarat ini merupakan usulan dari produsen yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) serta peneliti dari Sebanyaknya universitas di Indonesia.
“Pada 2026, pemerintah tampaknya Sebelumnya menggariskan Regulasi Industri Otomotif nasional yang mengikat seluruh elemen untuk 10 tahun ke depan,” kata Yannes saat dihubungi, Rabu (24/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menerangkan paket kebijakan ini Mungkin menyasar kepada produk otomotif hasi produksi dalam negeri, terutama Kendaraan Pribadi dan sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik berbasis baterai Sampai sekarang konvensional dengan kandungan lokal atau TKDN tinggi. Yannes menegaskan kebijakan itu merupakan arahan dari Pemimpin Negara dalam Mengoptimalkan industri otomotif nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pemimpin Negara Sebelumnya menetapkan mandat eksplisit untuk mewujudkan kendaraan bermerek dalam negeri berbasis IP domestik pada segmen Kendaraan Pribadi dan Kendaraan Bermotor Roda Dua EV, dengan menerapkan strategi anti-Pembelian Barang dari Luar Negeri CBU dan mewajibkan Penanaman Modal deep manufacturing pada pabrik lokal guna menegaskan kedaulatan industri kita,” ucap Ia.
Sementara itu kata Ia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dianggap dapat memberi dukungan melalui penyaluran ruang fiskal secara selektif hanya kepada manufaktur EV yang memenuhi ambang TKDN minimum sebesar 40 persen.
“Sekaligus menjalankan jadwal pengurangan insentif bagi ICE dan HEV Supaya bisa transisi teknologi dapat bergerak searah dengan mandat Pemimpin Negara. Menkeu sendiri Akan segera menjadi disiplin fiskal dengan menahan Retribusi Negara baru, menjaga daya beli, dan memastikan setiap insentif terukur-berbatas waktu yang dievaluasi berkala secara ketat, bersyarat melalui penyesuaian PPnBM dan pengetatan bertahap insentif kendaraan berTKDN rendah,” tukas Yannes.
“Kemudian, Menperin menyiapkan jembatan transisi sementara untuk segmen entry-level ber-TKDN riil ≥75 persen, terutama LCGC, Supaya bisa rantai pasok dan lapangan kerja sunset industry yang ada tetap terjaga selama 2 tahun persiapan ekosistem BEV, baterai, powertrain dan controller lokal siap (industri semikonduktor dibangun),” ucapnya lagi.
Posisi Pada saat ini Bahkan Yannes mengatakan pelaku industri otomotif hanya bisa menunggu kebijakan itu terealisasi.
“Jadi, kita Wajib tunggu seperti apa hasil akhir paket kebijakan high level di atas terkait beleid non-CBU+karpet merah TKDN rill tinggi+LCGC bridge,” ujarnya.
“Pada akhirnya, keputusan apapun apakah itu level PMK, atau Perpres 2026, kita tinggal tunggu,” kata Yannes menambahkan.
Pihak pemerintah maupun Gaikindo yang coba dihubungi CNNIndonesia.com, Sampai sekarang Pada saat ini Bahkan belum Menyajikan respons.
Sebelumnya pemerintah memiliki pandangan berbeda terkait insentif otomotif, antara Kemenko Perekonomian yang kontradiktif dengan Kementerian Perindustrian.
Bulan lalu Kemenko Perekonomian melalui sang menteri yaitu Airlangga Hartarto terang-terangan menyebut pemerintah tak Akan segera menerbitkan insentif otomotif untuk 2026, padahal hal tersebut Tengah diperjuangkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.
“Insentif (otomotif) tahun depan tidak ada,” kata Airlangga bulan lalu.
(ryh/mik)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA











