Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengaku kewalahan Menyajikan animo masyarakat yang hendak mengikuti program penghapusan tunggakan dan denda Retribusi Negara kendaraan alias pemutihan. Sebanyaknya Samsat di wilayah tersebut bahkan disebut Sangat dianjurkan buka Sampai saat ini dini hari.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan kondisi tersebut Sangat dianjurkan segera dievaluasi sehingga ke depan masyarakat bisa memperoleh pelayanan maksimal.
“Beberapa kantor Samsat bahkan Menyajikan Sampai saat ini dini hari. Ini tidak sehat, dan Jelas ada solusi Supaya bisa layanan tetap optimal,” kata Andra mengutip Antara, Jumat (16/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program penghapusan tunggakan dan denda Retribusi Negara kendaraan bermotor di Banten diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 170 Tahun 2025 dan berlaku sejak 10 April 2025. Sejak saat itu hampir 300 ribu kendaraan di wilayah Banten dan sekitarnya mengikuti program.
“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Sudah ada 288.000 kendaraan yang sebelumnya menunggak Di waktu ini mendaftar dan membayar pajaknya,” ujar Andra.
Program pemutihan Retribusi Negara ini, kata Andra, menjadi bagian upaya membangun basis data kendaraan bermotor aktif yang lebih akurat menjelang penyusunan anggaran 2026. Dari total 2,3 juta kendaraan yang menunggak, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam pembayaran Retribusi Negara kendaraan.
Secara terpisah, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan pihaknya Sudah menampung berbagai usulan, termasuk penambahan gerai Samsat sehingga program ini dapat lebih mudah diakses masyarakat.
Penambahan gerai, Bahkan diharapkan dapat Mengoptimalkan pelayanan sehingga tak lagi ada antrean masyarakat yang hendak mengikuti program penghapusan tunggakan dan denda Retribusi Negara ini.
“Kalau itu bisa mendekatkan pelayanan ke publik, Niscaya kita Nanti akan realisasikan. Bapenda provinsi bersama Bapenda kabupaten/kota Nanti akan segera menindaklanjuti,” ujar Nana.
Ke depan, Nana menambahkan pemerintah menargetkan percepatan sosialisasi dan peningkatan kualitas layanan Sampai saat ini akhir program 31 Juni 2025.
“Kerja-kerja kolaboratif ini Nanti akan terus diperkuat untuk memastikan para Dianjurkan Retribusi Negara mendapatkan pelayanan yang sebanding dengan antusiasme mereka,” kata Nana.
(ryh/fea)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA