Daftar Isi
Jakarta, CNN Indonesia —
Sebanyaknya layanan publik berbasis digital terdampak karena peretasan Pusat Data Nasional (PDN) sejak 20 Juni lalu.
Sampai saat ini Saat ini Bahkan Bahkan, pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN.
Pihak peretas meminta tebusan Sampai saat ini Rp131 miliar. Kendati demikian, pemerintah menolak Menyajikan uang itu.
Pada rapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis (27/6) lalu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan masih melakukan identifikasi forensik untuk melihat apa saja akibat dari peretasan PDN.
Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut 210 instansi pemerintah di pusat maupun daerah terdampak serangan PDNS tersebut.
Pemimpin Negara Joko Widodo Bahkan Sudah mengumpulkan Sebanyaknya menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6) lalu untuk membahas peretasan terhadap PDN.
Kepala BSSN Hinsa Siburian hadir paling awal pada pertemuan itu. Kemudian disusul Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani Sampai saat ini Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Teranyar, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memastikan layanan PDNS 2 yang terkena serangan siber bakal aktif pada bulan Juli ini.
“Dari hasil rakor, dapat saya simpulkan bahwa untuk layanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli 2024,” ujar Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7).
Menurut Hadi, pemerintah Berencana melakukan backup keamanan berlapis Supaya bisa permasalahan yang sama tidak terulang.
Nantinya, cold site yang ada di Batam, bakal ditingkatkan kemampuannya menjadi hot site.
Ia Bahkan meminta Supaya bisa setiap kementerian memiliki data backup. Hadi menegaskan itu Merupakan kewajiban, bukan opsional.
Berikut ini daftar sebagian kecil layanan yang terdampak imbas peretasan tersebut.
47 layanan Kemendikbudristek
Sebanyak 47 domain layanan atau aplikasi Kemendikbudristek tidak dapat diakses publik akibat gangguan tersebut.
“Terdapat 47 domain layanan/aplikasi Kemendikbudristek di bidang pendidikan dan kebudayaan yang terdampak dan belum dapat diakses publik,” jelas Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto saat dikonfirmasi, Jumat (28/6).
Anang mengatakan beberapa layanan itu di antaranya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Beasiswa Pendidikan, KIP Kuliah dan layanan perizinan Sinema.
Saat ini Bahkan Bahkan Sudah ada beberapa layanan yang berhasil dipulihkan seperti layanan Itjen, kebugaran pusmendik, dan layanan DNS Pusdatin Kemendikbudristek.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta mahasiswa untuk bersabar imbas layanan KIP Kuliah yang terdampak PDNSn2.
Terdampaknya layanan KIP Kuliah membuat mahasiswa Wajib memasukkan data ulang.
“Itu kan teknis saja, saya mohon mahasiswa bersabar, karena ini memang ada musibah yang kita tidak duga, jadi diminta memasukkan, menginput kembali data-data yang diperlukan, terutama penerima KIP Kuliah,” tutur Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (1/7).
Muhadjir mengklaim Sudah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek imbas terdampaknya layanan KIP Kuliah itu. Saat ini Bahkan Bahkan data-data terkait KIP Kuliah Sudah bergerak.
Pemerintah masih melihat apakah terganggunya layanan KIP Kuliah itu bakal ikut berdampak pada tenggat waktu pembayaran uang kuliah bagi pendaftar KIP Kuliah.
PPDB di Dumai jadi manual
Dinas Pendidikan Kota Dumai, Provinsi Riau mengambil kebijakan untuk menggelar sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) semua Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) tahun 2024/2025 secara manual pada 1-3 Juli 2024. Proses ini awalnya dibuka secara daring.
Kepala Disdik Kota Dumai Yusmanidar menjelaskan pembatalan PPDB online enam SMP negeri ini karena terjadi gangguan pada PDN II.
Imbasnya, situs ppdb.dumaikota.go.id pun tak bisa diakses.
“Karena tidak ada kepastian kapan server PPDB daring bisa pulih, maka dinas mengambil kebijakan membuat pendaftaran semua SMP digelar manual,” jelas Yusmanidar dikutip Antara, Rabu (26/6).
Panitia PPDB Dumai tidak dapat mengetahui data peserta yang Sudah mendaftar secara daring karena gangguan server ini.
Hal itu Bahkan termasuk pemeringkatan Sesuai ketentuan jalur dipilih di SMPN tersebut.
Aplikasi Srikandi Pemkot Solo
Aplikasi Srikandi di Pemerintahan Kota Solo turut terdampak dari gangguan tersebut.
Kepala Diskominfo Solo Henny Ermawati menjelaskan aplikasi Srikandi merupakan aplikasi untuk surat menyurat antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Adapun server aplikasi tersebut berada di pusat.
“Terkait dengan adanya hacker di PDN, pemerintah kota secara umum yang terganggu itu yang servernya ada di pusat, aplikasi Srikandi umumnya pemerintah pusat ya kami memang Sampai Pada Saat ini Bahkan tidak bisa menggunakan itu,” terang Henny dihubungi awak media, Kamis (27/6).
Aplikasi itu belum bisa digunakan Sampai saat ini Saat ini Bahkan Bahkan. Oleh karena itu, kegiatan surat menyurat pun dilakukan secara manual.
Muhammadiyah akui jadi korban
Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi mengaku Muhammadiyah selaku organisasi besar Bahkan ikut menjadi korban atas peretasan itu.
Ismail menjelaskan Muhammadiyah mempunyai ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar Sampai saat ini Perguruan Tinggi, dan ribuan dosen serta guru besar yang datanya tersimpan di PDN.
Adapun Muhammadiyah mengaku prihatin dan sangat menyesali kebocoran data yang Sudah berlangsung selama sepekan itu.
“Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi Sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia,” kata Ismail dalam keterangan yang dibagikan PP Muhammadiyah, Jumat (28/6).
Pemadanan nomor identitas dengan NPWP warga asing
Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan) mengatakan serangan ransomware pada PDNS 2 berimbas pada proses pemadanan nomor identitas dengan NPWP, khususnya bagi warga asing.
Direktur Jenderal Retribusi Negara Kementerian Keuangan Suryo Utomo menjelaskan bahwa serangan siber itu berimbas pada layanan imigrasi sejak hari pertama peretasan.
Hal ini pun mengakibatkan proses pemadanan NIK menjadi NPWP bagi Dianjurkan Retribusi Negara (WP) asing terganggu.
“Karena dalam prosesnya kami Wajib validasi nomor paspor mereka, dan nomor paspor ada di layanan imigrasi,” kata Suryo dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Mei, Kamis (27/6).
Imigrasi di bandara
Lebih lanjut, peretasan PDN Kementerian Kominfo Bahkan sempat berdampak pada pelayanan Imigrasi di bandara.
Bahkan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sempat melakukan pemeriksaan secara manual.
Petugas menerapkan cap kedatangan dengan menuliskan keterangan tanggal, jam, nomor penerbangan, paraf petugas serta dilakukan dokumentasi.
“Hari ini Merupakan hari ketiga PDN itu bermasalah, sehingga layanan Imigrasi terganggu, khususnya yang paling terasa Merupakan di bandara. Saya kemarin ke Bandara Soekarno-Hatta memastikan layanan manual, jadi kembali lagi kita sebelum era Teknologi Digital,” ungkap Dirjen Imigrasi Silmy Karim di Sasana Kebiasaan Ganesa ITB, Bandung, Sabtu (22/6).
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
