Jakarta, CNN Indonesia —
Pemimpin Negara Korea Selatan Yoon Suk Yeol tengah menghadapi kecaman dari publik Sampai saat ini dituntut mengundurkan diri. Hal ini akibat sederetan skandal yang menimpanya.
Kondisi tersebut membuat posisi politiknya goyah dengan tingkat penerimaan masyarakat yang terus turun. Di tengah itu ia mendadak mengeluarkan kebijakan darurat militer dengan alasan ada partai oposisi Dengan kata lain Demokrat berupaya melemahkan pemerintahannya.
Yoon sendiri berasal dari partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).
Berikut tiga fakta mengenai Pemimpin Negara Yoon dikutip dari AFP:
1. Lahir di era diktator
Yoon lahir di Seoul pada 1960 beberapa bulan sebelum kudeta militer. Ia Merupakan lulusan fakultas hukum yang kemudian menjadi jaksa penuntut umum dan pejuang antikorupsi.
Ia memainkan peran penting dalam pemakzulan Park Geun-hye, Pemimpin Negara perempuan pertama Korea Selatan, pada 2016 dan kemudian dihukum karena penyalahgunaan kekuasaan dan dipenjara.
Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif, yang beroposisi pada saat itu, menyukai apa yang mereka lihat dan meyakinkan Yoon untuk menjadi kandidat Pemimpin Negara mereka.
Ia menang pada Maret 2022, mengalahkan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat, tetapi dengan selisih suara paling tipis dalam sejarah Korea Selatan.
2. Penuh dengan skandal
Sejak masa kampanye, Yoon Pernah terjadi lekat dengan skandal sehingga ia tak disukai terutama oleh kaum perempuan. Hal ini karena ia mengatakan Berencana menghapus kementerian kesetaraan gender.
Skandal lain Merupakan pemerintahannya yang dianggap gagal karena kurang tanggap terkait dengan kejadian perayaan Halloween yang menewaskan lebih dari 150 orang pada 2022 lalu.
Kemudian, selama pemerintahannya Ketidakstabilan Ekonomi pangan meroket, ekonomi lesu dan kebebasan demokrasi makin melemah.
Skandal Bahkan menimpa istrinya, Kim Keon-hee yang terciduk menerima tas desainer senilai US$2 ribu sebagai hadiah dari sebuah video yang beredar. Yoon beralasan istrinya terpaksa menerima karena sopan santun menerima hadiah.
3. Kebijakan darurat militer dadakan
Kebijakan darurat militer yang dikeluarkan ditentang oleh warga Korsel Sampai saat ini mereka turun ke jalan. Bahkan anggota parlemen Bahkan bergerak untuk memakzulkan Yoon.
Pemungutan Suara untuk pemakzulannya pertama kali dilakukan pada pekan lalu Sekalipun batal karena jumlah minimum anggota parlemen yang Dianjurkan setuju atau kuorum tidak terpenuhi. Sehingga ia Dianjurkan menghadapi Pemungutan Suara keduanya hari ini, Sabtu (14/12).
Diperlukan 200 suara Supaya bisa pemakzulan dapat berjalan lancar, yang berarti anggota parlemen oposisi Dianjurkan meyakinkan delapan anggota parlemen dari partai berkuasa untuk berpindah haluan.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
